PERATURAN TATA TERTIB BPD PINANGSARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA PINANGSARI KECAMATAN CIASEM

KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPINANGSARI

NOMOR :   TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :  

Bahwa  sebagai  pelaksana  Pasal 8  ayat (3)  Peraturan  Daerah Kabupaten Subang   Nomor. 19  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Desa maka untuk Menunjang  Kelancaran  pelaksanaan  tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)   dalam   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Desa   perlu   penetapan

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Pinangsari tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat :

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan     Daerah   Kabupaten   Subang    No. 19   tahun   2006 tentang Pemerintahan Desa.

Keputusan Bupati Subang  No. 141.2/KEP.89-PEM/201 tanggal 27 Maret 2012    Tentang    pemberhentian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)   Desa  Pinangsari   Kecamatan CiasemKabupaten Subang, Periode 2011 - 2017.

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pinangsari pada hari Kamis tanggal 05 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN  BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA (BPD) DESA PINANGSARI TENTANG   PERATURAN TATA TERTIB  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA   PINANGSARI KECAMATAN  CIASEM KABUPATEN SUBANG.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dngan

•  Daerah adalah Kabupaten Subang
• Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat  Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
• Bupati adalah Bupati Subang.
• Camat adalah Camat Ciasem, yang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagai wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonom daerah.
• Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa Pinangsari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah berwenang untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Subang.
• Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah Kepala Desa Pinangsari dan Perangkat Desa pinangsari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
• Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
• Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di desa Pinangsari yang dibina langsung oleh Pemerintah serta membawahi sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Tetangga.
• Rukun Tetangga adalah Organisasi Kemasyarakatan di Desa Pinangsari yang dibina langsung oleh Pemerintah dan membawahi sekurang-kurangnya 30 Kepala Keluarga.
• Pemangku Adat adalah penduduk desaPinangsari yang karena ketokohannya dipercaya oleh warga masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur dan adat istiadat setempat.
• Golongan Profesi adalah Kelompok warga masyarakat yang memiliki profesi tertentu seperti profesi Guru, Dokter, TNI/Polri, PNS dsb.
• Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan mitra kepala desa.

Bagian kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 3

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas)  orang, dengan rincian sebagai  berikut :

1. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa jumlah anggota BPD berjumlah 5 orang
2. Desa dengan jumlah penduduk antara 2.501 s.d 3.500 jiwa jumlah  anggota BPD sebanyak : 7 orang;
3. Desa dengan jumlah penduduk antara 3.501 s.d 4.500 jiwa jumlah anggota BPD sebanyak ; 9 orang.
4. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.500 jiwa jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 5

(1). Untuk dapat menjadi anggota BPD seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

• Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
• Serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat
• Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun, pada saat pendaftaran
• Penduduk desa setempat;
• Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sngkat 1 (satu) tahun;
• Tidak di cabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
• Besedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
• Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
• Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter;
•  Berkelakuan baik, jujur dan adil
• Bagi Pegawai Negri harus mendapat ijin atasan langsung.

(2).      Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk daftar isian yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Persiapan Pembentukan BPD

Pasal 6

1. Pemerintah Desa bersama tokoh masyarakat menyusun panitia pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan jadwal kegiatan pembentukan BPD per wilayah dusun.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :

• Musyawarah Penjaringan/pendaftaran bakal calon;
• Penyaringan Bakal Calon
• Penetapan Bakal calon menjadi calon
• Penetapan anggota.

Bagian Kedua

Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Pasal 7

(1).      Panitia pembentukan BPD mengadakan musyawarah dan mufakat dalam rangka penetapan calon anggota menjadi anggota BPD di setiap dusun.

(2).      Dalam kegiatan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan Profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ada di wilayah dusun itu.

(3).      Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), tdak terjadi kesepakatan/mufakat, maka pada saat itu juga diambil suara terbanyak dari peserta musyawarah.

(4).      Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembentukan BPD dan ditanda tangani oleh panitia.

(5).      Panitia pembentukan BPD melaporkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada kepala desa, yang di lampirkan Berita Acara Musyawarah beserta Daftar hadirnya.

BAB V

PERESMIAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

(1).      Selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan dari panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 7, Kepala Desa menyampaikan permohonan peresmian pembentukan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2).      Selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima permohonan peresmian pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Camat menyampaikan rekomendasinya kepada Bupati.

(3).      Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menetapkan keputusan peresmian pembentukan BPD.

- 5 -

BAB VI

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 9

(1).      Anggota BPD sebelumnya memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

(2).      Sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa, Negara kesatuan Republik Indonesia”.

(3).      Ketua BPD atau anggota pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah / janji anggota yang belum mengambil sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VII

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PIMPINAN BPD

Pasal 10

  (1).      Pimpinan BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris dan masing-masing merangkap anggota.

  (2).      Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

  (3).      Rapat Pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali di pimpin oleh anggota tertua dan termuda dan di Bantu oleh anggota lainnya.

  (4).      Hasil rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan kedalam keputusan BPD.

BAB VIII

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5.  Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

BPD mempunyai hak :

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Memperoleh tunjangan.

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Pasal 16

  (1).      Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

1. Sebagai pelaksana proyek desa;
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
4. Menyalahgunakan wewenang: dan
5. Melanggar sumpah / janji.

(2). Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

BAB X

SANKSI

Pasal 17

•  Apabila pimpinan dan atau anggota BPD terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat diambil tindakan sanksi administrativ dan atau pemberhentian.
• Tindakan sanksi administrativ dan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan dan proses penelitian serta penyelidikan yang dilaksanakan oleh suatu komisi yang dibentuk BPD.
• Komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari anggota BPD.
• Hasil dari tahapan proses penelitian dan penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada rapat lengkap BPD.
• Rapat lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menetapkan keputusan BPD.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 18

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru;
4. Melanggar sumpah dan janji;
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.

- 8 -

Pasal 19

• Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat.
• Penyampaian usul pemberhentian anggota anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai permohonan peresmian anggota BPD pengganti.
• Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 20

•    Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya usul penggantian anggota BPD,  Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peresmian.
• Dalam hal pergantian antar waktu anggota BPD, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan peresmian keanggotaan BPD kepada Camat.

Pasal 21

• Apabila terjadi kekosongan jabatan unsur  pimpinan BPD karena berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pengisisan atas jabatan tersebut.
• Pengisisan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat lengkap BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.
• Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XII

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 22

•  Tata tertib rapat-rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
• Setiap rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
• Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
• Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) di tambah 1 satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
• Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

- 9 -

BAB XIII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN

MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

• BPD menampung aspirasi masyarakat yang berasal dari dusun yang di wakilinya dapat dilakukan dengan cara anjang sono, temu warga sesuai kondisi budaya masyarakat.
• Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rapat lengkap BPD.
• Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan kebijakan Pemerintah Desa dan atau Pemerintah  Kabupaten.

BAB XIV

HUBUNGAN TATA KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Hubungan Tata Kerja BPD dengan Kepala Desa

Pasal 24

Hubungan dan tata kerja BPD dengan Kepala desa adalah sebagai berikut :

• BPD merupakan mitra kerja Kepala Desa.
• Hubungan kemitraan antara BPD dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi hubungan konsultatif dan koordinatif.

Bagian Kedua

Hubungan Tata Kerja BPD dengan

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 25

• Bersama Kepala Desa,  BPD menetapkan peraturan desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa.
• Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.
• Penetapan susunan keanggotaan lembaga kemasyarakatan di desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan terlebih dahulu pertimbangan BPD.

BAB XV

KEUANGAN BPD

Pasal 26

• Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
• Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 27

•  Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
• Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

• Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BPD.
• Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BPD Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.
• Pengaturan mengenai teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

• BPD yang telah dibentuk dan diresmikan setelah berlakunya peraturan Tata Tertib BPD ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Tata Tertib BPD ini.
• Bagi Anggota BPD yang belum di ambil sumpah jabatan harus melaksanakan proses pelantikan/pengambilan sumpah jabatan secepatnya setelah di tetapkannya Peraturan Tata Tertib BPD ini.

- 11 -

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib BPD ini, maka peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan desa beserta peraturan pelaksanaannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini menjadi pedoman kerja BPD.

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan tata Tertib BPD ini semua anggota wajib mendukung kinerja dan Program BPD yang bersifat positif.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

                      

Pasal 32

Peraturan Tata Tertib BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penetapkan Peraturan Tata Tertib BPD ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di              : pinangsari

Pada Tanggal              :  05  April  2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PINANGSARI

Ketua,

TASLIM MUHAMED

- 12 -

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PINANGSRI

NOMOR    TAHUN  2012

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)

       I.      UMUM

Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian di  tetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kemudian Pemerintah daerah Kabupaten Subang menetapkan Peraturan daerah Nomor 19 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten subang Nomor 1 Tahun 2000.

Seiring dengan perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang desa, terutama setelah penggantian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam pengaturan tentang BPD, terutama dalam tatacara pembentukan, tugas dan fungsi BPD, walaupun prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak berubah.

BPD sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Pemerintah Desa menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD di bentuk melalui musyawarah mufakat yang di laksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat. Musyawarah mufakat dilaksanakan di dusun-dusun, untuk menentukan anggota BPD yang akan mewakili dusun yang bersangkutan.

Apabila tidak bisa mupakat dalam menentukan anggota BPD tersebut, pada saat itu juga panitia melaksanakan voting sederhana untuk mencari suara terbanyak dari peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir yang telah diisi sebelumnya.

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, diutamakan yang berpendidikan SLTP dan atau sederajat. Namun apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat pendidikan tersebut, maka penduduk desa yang berpendidikan tamat SD dapat di calonkan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib mengikuti kejar paket B hingga bisa memperoleh ijazah setingkat SLTP.

Keanggotaan BPD diresmikan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan selama 6 Tahun. BPD menjalankan fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah dusun yang diwakilinya. Selain itu BPD mempunyai fugsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah desa.

BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Selanjutnya anggota BPD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan di pilih, danmemperoleh tunjangan.

Pimpinan BPD terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota. Untuk kegiatan operasional BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang di tuangkan dalam APB Desa.

    II.      PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

    Cukup jelas

Pasal 2

    Cukup jelas

Pasal 3

    Ayat ( 1 )

                Cukup Jelas

    Ayat ( 2 )

                Cukup jelas

    Ayat ( 3 )

                Cukup jelas

Pasal 4

    Cukup jelas

Pasal 5

    Ayat ( 1 )

                Huruf a

                            Cukup jelas

                Huruf b

                            Cukup jelas

                Huruf c

Yang dimaksud SLTP dan atau sederajat, adalah SMP, Tsanawiah, lulusan Kejar paket B, Ujian Persamaa SLTP, dan Lin-lain sekolah yang menurut  Undang-undang system pendidikan nasional di kategorikan sekolah lanjutan tingkat pertama

                        Huruf d

                                    Cukup jelas

                        Huruf e

                                    Cukup jelas

                        Huruf f

                                    Cukup jelas

                        Huruf g

                                    Cukup jelas

                        Huruf h

                                    Cukup jelas

                        Huruf i

                                    Cukup jelas

                        Huruf j

                                    Cukup jelas

                        Huruf k

                                    Cukup jelas

                        Huruf l

                                    Cukup jelas